Bendahara Umum PMII Jatim Desak Pemerintah Terapkan Lockdown Sebelum Masa Mudik Tiba

Home / Berita / Bendahara Umum PMII Jatim Desak Pemerintah Terapkan Lockdown Sebelum Masa Mudik Tiba
Bendahara Umum PMII Jatim Desak Pemerintah Terapkan Lockdown Sebelum Masa Mudik Tiba Bendahara Umum PKC PMII Jatim Andri Hadi Prasetia Utama. (Foto: Istimewa)
Fokus Berita

TIMESJATIM, SURABAYA – Indonesia yang menempati urutan puncak di kawasan Asia Tenggara dalam angka kematian akibat dampak penyebaran Covid-19 harus segera mengambil sikap. Hal itu menjadi pandangan khusus bagi PMII Jawa Timur. Khususnya Bendahara Umum PKC PMII Jawa Timur.

Dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Bendahara Umum PKC PMII Jawa Timur memperkirakan bahwa penyebaran Covid-19 sebentar lagi akan mengalami puncaknya di indonesia.

"Hari ini masih belum menjadi puncak penyebaran, ini masih tahapan awal. Akan menjadi puncak penyebaran pandemi ini nanti waktu musim mudik datang," ujar Andri Hadi Prasetia Utama Bendahara Umum PKC PMII Jatim, Minggu (29/3/2020). 

Ia melanjutkan, banyaknya zona merah di Jawa Timur hari ini bukan berarti pandemi Covid-19 akan segera selesai dalam penyebarannya. "Justru hal ini akan tambah parah jika pemerintah lamban menangani kasus ini," ucapnya. 

Bendahara Umum PKC PMII Jatim mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan lockdown. 

"Hal ini saya nilai tepat karena sebentar lagi masuk musim mudik lebaran. Dan jika tidak dikontrol lebih dikhawatirkan penyebaran virus ini semakin tak terkontrol dan lebih sulit dalam menangani virus ini," papar Andri. 

Hal menarik juga diutarakan Bendahara Umum PKC PMII Jawa Timur tersebut. Menurut dia negara dianggap akan merugi lebih besar jika tidak segera memberlakukan lockdown. Menurutnya pemerintah dianggap labil dan cenderung banyak pertimbangan terutama pemerintah pusat.

"Sebenarnya jika harus lockdown, dalam rapat terbatas kemarin presiden sudah memplotkan beberapa anggaran untuk dampak pandemi Covid-19 ini," ucap Andri Hadi Bendahara Umum PKC PMII Jatim.

Andri menguraikan, di Indonesia banyak perusahaan swasta yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk membantu penyelesaian kasus terdampak pandemi khususnya di sektor keuangan. 

"Jadi pemerintah harusnya tak usah khawatir jika memang harus memberlakukan lockdown karena pemerintah tinggal meminta beberapa triliun untuk donasi dari masing-masing perusahaan swasta yang ada di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat," jelasnya. 

Menurut Andri jika pemerintah tidak segera memberlakukan lockdown justru akan memberikan dampak kerugian dalam LKPP Negara. 

"Iya bagaimana negara tidak merugi. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang masih beroperasi. Itu kan bisa menjadi sarang penyebaran virus ini, mereka setiap hari bergerombol dan bertransaksi. Menurut saya physical distancing tidak berguna bagi mereka," ucap Andri. 

Menurut Andri, jika para karyawan yang masih bekerja dan terdampak positif Covid-19, pemerintah justru akan makin pusing dengan beban yang tentunya bertambah. 

Apalagi pasien positif di Indonesia ini bermacam-macam. Banyak kasus tak bergejala di Indonesia tapi ternyata positif Covid-19. Sehingga, justru akan mempercepat penyebaran virus di perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan Work From Home. 

Dalam pengamatan Andri jika tidak segera di lockdown, pemerintah yang justru akan merugi dari sektor keuangan negara. Oleh sebab itu Andri mendesak pemerintah untuk secepatnya memberlakukan lockdown. 

"Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana dampak penyebaran pandemi ini ditambah lagi di musim mudik lebaran yang akan datang," tambah Andri.

Andri juga berpesan jika pemerintah masih menganggap ini hal yang biasa dan tidak segera ditanggapi maka dia menyebut bahwa Pemerintah Indonesia adalah pembunuh.

"Akan banyak lagi yang menjadi korban virus Covid-19 ini dan akan semakin lebih luas daerah penyebarannya di Indonesia karena melihat SDM masyarakat indonesia yang cenderung bandel dan ditambah dengan adanya tradisi mudik lebaran. Maka sudah waktunya pemerintah memberlakukan lockdown sebagai bentuk upaya membatasi mobilitas masyarakat dalam tradisi mudik ini," terang Bendahara Umum PKC PMII Jawa Timur. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com