Fraksi PPP Usul, Format Tim Pemburu Koruptor Tak Lagi Adhoc

Home / Berita / Fraksi PPP Usul, Format Tim Pemburu Koruptor Tak Lagi Adhoc
Fraksi PPP Usul, Format Tim Pemburu Koruptor Tak Lagi Adhoc Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani. (FOTO: Tribunnews)

TIMESJATIM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan agar format Tim Pemburu Koruptor tidak lagi seperti tim adhoc yang awak utamanya adalah Kejaksaan Agung. 

Menurutnya, Tim Pemburu Koruptor sebaiknya menjadi Desk Pemburu Koruptor yang dikoordinasikan langsung di bawah Menkopolhukam. Format itu akan membuat kerja tim menjadi lebih efektif. 

"Jika hanya diaktifkan tanpa perubahan format TPK-nya, saya tidak optimis akan banyak capaian yang bisa diharapkan," ujar Arsul di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Arsul menyarankan lebih baik Tim Pemburu Koruptor jadi Desk Pemburu Koruptor di bawah Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang beranggotakan semua lembaga penegak hukum dan K/L penunjang penegakan hukum. 

"Lembaga penegak hukumnya ya Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga penunjangnya setidaknya adalah Kemenkumham dan BIN," kata dia.

"Dulu ada semacam Desk seperti ini yaitu Desk Anti Terorisme yang dipimpin Ansyaad Mbai, sebelum dibentuknya BNPT," imbuhnya.

Sekjen DPP PPP itu menilai, jika hanya diserahkan kepada salah satu penegak hukum, pihaknya tidak yakin koordinasi antara Kementerian/Lembaga bisa jalan mulus. 

Namun, lanjut legislator Fraksi PPP ini, jika berada di bawah Kemenkopolhukam dan masing-masing K/L mengirimkan pejabatnya untuk secara permanen duduk di desk tersebut akan ada harapan desk itu akan lebih efektif dan berdayaguna daripada tim pemburu koruptor model yang ada sebelumnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com