Diaspora Raas: Sistem Arus Mudik dan Arus Balik Raas-Jangkar Harus Dievaluasi

Home / Berita / Diaspora Raas: Sistem Arus Mudik dan Arus Balik Raas-Jangkar Harus Dievaluasi
Diaspora Raas: Sistem Arus Mudik dan Arus Balik Raas-Jangkar Harus Dievaluasi Kapal Feri KMP Cucut saat bersandar di Pelabuhan Raas untuk mengangkut penumpang menuju pelabuhan Jangkar, Situbondo. (FOTO: Ronny/TIMES Indonesia)

TIMESJATIM, SUMENEP – Sistem kabijakan yang diterapkan pemerintah terkait Arus Mudik dan Arus Balik untuk jalur Pelabuhan Jangkar-Pulau Raas, Sumenep, Madura, diharapkan ada evaluasi. Baik dari pemerintah tingkat Kabupaten atau pemerintah tingkat Provinsi Jawa Timur.

Karena system atau kebijakan yang sudah terlaksana, banyak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat di pulau Raas, yang menikmati arus balik dan arus mudik. Pemberangkatan kapal mudik gratis dinilai tidak mewadahi masyarakat kurang mampu. Jadwal pemberangkatan kapal yang disiapkan juga kurang tepat.

Hal tersebut disampaikan Fauzi Muhfa, salah satu Koordinator Diaspora Raas, yang merupakan perkumpulan kelompok pemuda, masyarakat, aktivisi, akademisi dan tokoh masyarakat di Pulau Raas.

“Ada banyak hal yang perlu dievaluasi terkait arus mudik dan balik ke pulau Raas. Salah satunya, Kapal keperintisan yang dioperatori oleh PT DDU, perlu dinaikkan levelnya. Dari kapal yang berkapasitas 240 penumpang sesuai sertifikat seperti Dharma Kartika pada kapal yang lebih besar,” katanya, kepada TIMES Indonesia, Jumat (14/6/2019).

Kapal-Feri-KMP-Cucut2.jpg

Diperlukan naik levelnya untuk kapasitas penumpang, karena saat arus mudik dan arus balik, terjadi penumpukan calon penumpang dan banyak yang tidak kebagian tiket. “Jika kapasitas kapal Feri dinaikkan, tidak akan terjadi tumpukan penumpang,” katanya.

Fauzi juga berharap, pihak pemerintah Kabupaten Sumenep melalui BUMD PT Sumekar Line, dengan Kapalnya DBS III, perlu juga berpartisipasi membantu mengurai masalah arus balik dan arus mudik di pelabuhan Raas.

“Tujuannya, biar masyarakat Raas tidak cenderung di anak tirikan dan kadang-kadang tidak merasa berkabupaten ke Kabupaten Sumenep. Justru seperti berkabupaten ke Kabupaten Situbondo,” katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa mudik gratis yang dijalankan oleh Pemprov Jatim dengan kapal cepat Bahari Express C.1, yang memakan anggaran uang negara kurang lebih 1 miliar lebih, perlu dievaluasi terkait jadwal dan pola boking tiket secara online.

“Untuk arus baliknya, jadwal yang ideal pada tanggal 9 atau 10 Syawal. Kemudian untuk peruntukan mudik gratis itu, tidak menyentuh kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga yang menikmati fasilitas mudik gratis itu rata-rata orang mampu, yang sudah punya mobil,” terangnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Mahdi, anggota DPRD Provinsi Jatim, yang pada Kamis (13/6/2019), melakukan sidak ke Pelabuhan Jangkar, akan menyampaikan aspirasi dari pihak Diaspora Raas ke pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur.

Kapal-Feri-KMP-Cucut3.jpg

“Sistem arus mudik dan arus balik, memang harus ada eveluasi. Apa yang harus dibenahi dan tidak boleh terjadi lagi untuk tahun selanjutnya,” terang politisi dari PPP itu.

Diberitakan sebelumnya, suasan arus balik di Pelabuhan Raas, sejak Jumat (14/6/2019) pagi, terjadi tumpukan antrian pembelian tiket. Calon penumpang rela berpanas-panasan untuk mendapatkan tiket. Ratusan sepeda motor sudah sejak Rabu (12/6/2019) malam terparkir di halaman kantor pelabuhan Raas.

Pada Jumat (14/6/2019) siang, sudah ada dua kapal Feri yang diberangkatkan dari Pelabuhan Raas menuju pelabuhan Jangkar Situbono. Ratusan penumpang sudah terangkut di dua kapal tersebut. Namun, karena membludaknya penumpang, suasana di dalam kapal terjadi penumpukan.

“Di dalam kapal Feri pun, para penumpang harus rela duduk di tempat manapun, yang penting bisa ikut kapal. Bahkan anak-anak, ibu menyusui, relah kepanasan, karena tak kebagian tempat duduk. Ini koreksi yang harus menjadi perhatian khusus untuk tahun-tahun yang akan datang,” kata Achmad Yani Zain, salah satu penumpang, Kapal KMP Cucut.

Puluhan penumpang harus rela duduk lesehan di dalam kapal. Karena kursi dan tempat yang ada sudah tidak ada. “Penumpang rela duduk dibawah dengan lesehan, asal bisa ikut kapal. Tahun depan sistem arus mudik dan arus balik harus betul-betul terencana dengan baik, dan disediakan kapal yang memadai. Antrian harus diatur di Pelabuhan Raas,” haranya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com