Jadi Percontohan Nasional, Sunset Policy IV Kota Malang Resmi Diluncurkan

Home / Berita / Jadi Percontohan Nasional, Sunset Policy IV Kota Malang Resmi Diluncurkan
Jadi Percontohan Nasional, Sunset Policy IV Kota Malang Resmi Diluncurkan Jajaran Pemkot Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang)

TIMESJATIM, MALANGSunset Policy IV, program ‘pemutihan’ andalan Pemerintah Kota Malang resmi diluncurkan. Program ini juga menjadi percontohan nasional.

Bertajuk Sunset Policy IV (jilid keempat), program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan itu berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November mendatang dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama tiga bulan ke depan,” imbau Wali Kota Malang, H Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990-an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 1990-an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di Bhumi Arema itu.

Sebagai informasi, masyarakat Kota Malang bisa langsung mengikuti program ini begitu resmi dilaunching oleh Wali Kota di Stadion Gajayana, usai Upacara HUT Kemerdekaan, Sabtu (17/8/2019) besok.

Caranya, cukup membawa identitas diri dan SPPT PBB tahun sebelumnya untuk kemudian datang ke loket pelayanan Bank Jatim di lokasi.

Sementara itu, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Seperti dalam gerakan-gerakan olahraga tinju yakni gerakan kombinasi waving and footwork, kita bisa mundur selangkah untuk kemudian maju dua atau tiga langkah,” beber Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT yang juga menjadi pembina Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Jawa Timur periode 2019-2023.

Lebih lanjut, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com