Polres Tuban Terjunkan Personel Kawal Proses Pengukuran Lahan Kilang Minyak GRR

Home / Berita / Polres Tuban Terjunkan Personel Kawal Proses Pengukuran Lahan Kilang Minyak GRR
Polres Tuban Terjunkan Personel Kawal Proses Pengukuran Lahan Kilang Minyak GRR Kapolres Tuban, AKBP Nanang Haryono, saat memberikan keterangan kepada awak media, Jum'at, (16/08/2019) (Foto: Achmad Choirudin/TIMES Indonesia)

TIMESJATIM, TUBANPolres Tuban akan menerjunkan sejumlah personel dalam proses pengukuran lahan Kilang Minyak GRR (Grass Root Refinery) Tuban yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Dalam pendampingan dan pengamanan proses pengukuran lahan kilang GRR di tiga desa di Kecamatan Jenu, yaitu Desa Wadung, Sumurgeneng, dan Kaliuntu, petugas dari Polres Tuban juga akan didampingi personel dari TNI.

“Kita dari Polri dan dibantu TNI siap mengamankan proses pengukuran lahan yang dilakukan petugas BPN,” papar Kapolres Tuban, AKBP Nanang Haryono, Jumat (16/08/2019).

Sebelumnya, petugas dari BPN Tuban telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk minta bantuan keamanan selama proses pengukuran lahan milik warga. Sebab, pemerintah menargetkan proses pengukuran lahan ini selesai selambatnya pada Maret 2020.

“Pengukuran ditargetkan harus selesai Maret tahun depan. Karena itu, demi kelancaran, kita dibantu TNI siap untuk mendampingi,” tegas Kapolres kelahiran Kabupaten Bojonegoro ini.

Ditambahkan, pihak kepolisian pun mengakui sampai saat ini belum ada keberatan dari warga yang disampaikan kepada pihak BPN, Pertamina, maupun kepolisian. Jika ada keberatan, pihak kepolisian siap memfasilitasi untuk dicarikan solusi terbaiknya.

“Jika tidak terima silahkan disampaikan, kita siap bantu untuk mediasi. Apa yang perlu kita bicarakan, kita siap bantu, dan kita terbuka” ujar AKBP Nanang jebolan Akpol angkatan 2000.

Lebih lanjut, selama sosialisasi terkait pengukuran lahan belum ada penolakan dari warga. Serta kegiatan sosialisasi yang dihadiri warga berjalan dengan lancar, dan tidak ada satu warga yang menolak.

“Sosialisasi kemarin semuanya menerima, karena (kilang minyak, red) adalah strategi pembangunan nasional,” jelas Kapolres Tuban.

Sebatas diketahui, pengukuran oleh BPN dilakukan untuk mengetahui luas lahan dan dokumen kepemilikan warga. Setelah data terkumpul maka akan diserahkan ke Pertamina untuk selanjitnya dilakukan lelang appraisal. Tim appraisal ditunjuk untuk menentukan dan menetapkan besaran harga jual tanah milik warga.

Diketahui, pembangunan Kilang Minyak GRR Tuban membutuhkan tanah seluas sekitar 841 hektare (Ha). Dengan rincian, luas tanah berada di KLHK sekitar 348 Ha, luas tanah milik warga dan desa sekitar 348 Ha, dan sisanya luas tanah milik Perhutani sekitar 109 Ha. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com