Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Didemo PMII

Home / Berita / Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Didemo PMII
Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Didemo PMII Ketua DPRD Lamongan sementara, Abdul Ghofur (baju putih), berdialog dengan massa PMII yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lamongan, Senin (26/8/2019). (FOTO: MFA Rohmatillah/TIMES Indonesia)

TIMESJATIM, LAMONGAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan memberikan ucapan selamat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lamongan yang baru saja dilantik Sabtu (24/8/2019) kemarin dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lamongan, Senin (26/8/2019).

Dalam aksinya kali ini, PMII Lamongan mengajak DPRD Lamongan periode 2019-2024 yang baru dilantik untuk merefleksi kembali beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Achmad Nasir Falahudin, Korlap aksi PMII Lamongan menyebut ada lima poin permasalahan yang seakan tidak pernah terselesaikan. Di antaranya bencana banjir yang rutin terjadi di Kabupaten Lamongan, bencana kekeringan, masih tingginya angka pengangguran, belum meratanya fasilitas pendidikan serta eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).

"Persoalan tersebut menjadi gambaran kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan," kata Nasir.

Nasir mencontohkan, di wilayah utara Kabupaten Lamongan masih banyak fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak.

"Yang paling parah itu di SD, ada beberapa SD di wilayah utara itu yang masih kurang fasilitasnya, bahkan tembok sampai genting masih ada yang reot. Salah satunya di wilayah Paciran," ujarnya.

Dengan demikian, kata Nasir, PMII Lamongan menuntut anggota DPRD Lamongan yang baru untuk lebih serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Maka dalam kesempatan kali ini PC PMII Lamongan mengajak DPRD Lamongan periode 2019-2024 untuk lebih serius dalam menjalankan tugas dan berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana tersebut.

"Rumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan, baik yang sifatnya kebijakan distributif, ekstraktif, maupun regulatif. Selesaikan persoalan banjir, kekeringan, persoalan pengangguran serta mengambil peran kontrol pengelolaan sumberdaya alam. Pastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi eksploitasi sumberdaya alam di Lamongan yang mengatasnamakan pengelolaan," kata Nasir membacakan tuntutan kepada anggota kepada DPRD Lamongan

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Lamongan sementara Abdul Ghofur berjanji akan memperjuangkan bersama anghota DPRD Lamongan yang lain.

"Kami anggota DPRD tetap memikirkan aspirasi dari sahabat PMII, aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama," kata Ghofur.

Usai ditemui Ketua DPRD Lamongan, massa PMII Lamongan akhirnya membubakkan diri dan berjanji untuk terus mengontrol kinerja para wakil rakyat. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com